• Senin, 17 Januari 2022

Bakesbangpol Terus Optimalisasi Verifikasi Ormas, OKP dan LSM di KBB

- Jumat, 3 Desember 2021 | 18:47 WIB
Kepala Bidang didampingi Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyrakatan Bakesbangpol KBB saat melakukan verifikasi Ormas, OKP dan LSM di Kecamatan Cipatat beberapa saat yang lalu. (Dok)
Kepala Bidang didampingi Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyrakatan Bakesbangpol KBB saat melakukan verifikasi Ormas, OKP dan LSM di Kecamatan Cipatat beberapa saat yang lalu. (Dok)

SANTAI AJA - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) terus optimalkan verifikasi terhadap Ormas, OKP dan LSM.

Dalam rentang waktu sampai batas akhir bulan ini, target Bakesbangpol dapat menyelesaikan verifikasi terhadap 237 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyrakatan Bakesbangpol KBB Didin Suhendar mengatakan, verifikasi terhadap Ormas, OKP dan LSM dimaksudkan guna menyikapi persoalan administrasi yang mudah-mudahan menjadi pemersatu secara keutuhan dan keabsahan organisasi kemasyarakatan di KBB.

Baca Juga: Reuni 212 Ditunda, Polda Metro Siapkan Sanksi Pidana Hingga Ancaman 4 Bulan Penjara

"Target kita semua (237 Ormas, OKP dan LSM) dapat terverifikasi dalam rentang waktu tiga puluh hari ini, sementara ini baru yang berada kecamatan Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalong yang kita datangi," ujar Didin yang juga akrab dipanggil Kopral, Jum'at (3/12).

Didin menyebut, kalaupun verifikasi ini tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun ini, ia memastikan nantinya ada verifikasi lanjutan di tahun 2022 sampai Ormas, OKP dan LSM di KBB dapat benar-benar terverifikasi.

"Kita melakukan verifikasi ini dengan turun langsung ke bawah mendatangi rekan-rekan Ormas, OKP dan LSM," ucapnya.

Baca Juga: Ikatan Cinta Jumat 3 Desember 2021: Aldebaran Salah Paham dan Menuduh Rendy Sengaja Menutupi Kebenaran

"Dimana kita akan melakukan cross check dari mulai aspek legalitas organisasi, sekretariatan, struktur kepengurusan, domisili, jumlah anggota dan lain sebagainya yang berkesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 beserta Permendagri Nomor: 57 Tahun 2017," jelas Didin.

Halaman:

Editor: Feri Johansah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Danrem 061/SK Resmikan Rumdin Dandim 0608/Cianjur

Sabtu, 15 Januari 2022 | 19:27 WIB
X