• Senin, 6 Desember 2021

Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja Tunggu Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Produk Lokal ASN KBB

- Rabu, 24 November 2021 | 16:30 WIB
Ketua Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja Asep Ilyas  masih menunggu pedoman umum pelaksanaan belanja produk pertanian, peternakan dan UMKM lokal bagi ASN KBB yang sampai saat ini masih belum tersusun. (Dok)
Ketua Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja Asep Ilyas masih menunggu pedoman umum pelaksanaan belanja produk pertanian, peternakan dan UMKM lokal bagi ASN KBB yang sampai saat ini masih belum tersusun. (Dok)

SANTAI AJA - Ketua Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja Asep Ilyas mendukung kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), terkait rencana pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di sektor pertanian, peternakan dan UMKM.

Diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, telah mengeluarkan instruksi untuk belanja produk pertanian, peternakan dan UMKM lokal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah KBB yang diambil dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 5 persen setiap bulannya.

Baca Juga: Kenali Tanda-tanda Hubungan Asmara Kamu Toksik, Salah Satunya Cemburu Berlebihan

Dimana dalam instruksi tersebut, disebutkan bahwa Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja ditunjuk sebagai pihak yang memfasilitasi dalam pelaksanaan berbelanja para ASN KBB.

Untuk itu Asep meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah KBB untuk segera mempersiapkan pedoman umum yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan.

"Kita koperasi (Wibawa Mukti Kerta Raharja) pada dasarnya sangatlah mendukung kebijakan strategis ini, namun untuk mencegah kekhawatiran setelahnya maka diperlukan proses persiapan yang lebih matang," ujar Asep Ilyas saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (23/11).

Baca Juga: Ikatan Cinta Rabu 24 November 2021: Meski Denis Sudah Meninggal, Aldebaran Tetap Yakinkan Mama Rosa

Terlebih ia melihat kedudukan koperasi yang berada di luar institusi, maka di pandang perlu dibuatkan Master Of Understanding (MOU) terlebih dahulu antara Pemda KBB dan Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja.

Asep juga menambahkan akan pentingnya sebuah struktur organigram yang nantinya berfungsi sebagai koordinator sentral pengambil kebijakan.

Halaman:

Editor: Feri Johansah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X